REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 131,84 triliun sepanjang semester I 2025. Angka tersebut merepresentasikan realisasi 45,86 persen dari target penyaluran KUR tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 300 triliun.
Hingga 30 Juni 2025, KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur. Tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,38 persen, lebih rendah dari NPL kredit UMKM umum yang berada di level 4,36 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pencapaian tersebut mencerminkan antusiasme tinggi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari pemerintah, di tengah situasi pemulihan ekonomi nasional yang sarat ketidakpastian.
“Capaian KUR semester I 2025 cukup positif. Yang lebih penting, 60 persen penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong produktivitas UMKM,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (11/7/2025).
Ia menjelaskan, guna mendukung visi Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah terobosan kebijakan KUR telah disiapkan. Salah satunya adalah kemudahan penyaluran KUR untuk sektor pertanian pangan, khususnya komoditas tebu. Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan swasembada gula konsumsi pada 2028.
“Sebanyak 86 persen tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian, khususnya komoditas tebu rakyat, hadir sebagai solusi konkret,” ujarnya.
Pemerintah memberikan relaksasi akses KUR bagi petani tebu rakyat, termasuk bagi mereka yang pernah mengakses kredit komersial. Para off-taker yang bekerja sama dengan petani juga diberikan kesempatan untuk memvalidasi kelompok tani binaan, sehingga mempercepat pencairan dana melalui skema KUR Khusus.
Bagi debitur binaan off-taker yang berperan sebagai avalis (penjamin), pemerintah membebaskan syarat agunan tambahan karena agunan dianggap cukup berupa usaha yang dibiayai.
Airlangga menambahkan, terobosan lain adalah kredit program baru di sektor perumahan untuk mendukung program tiga juta rumah. Skema tersebut memiliki dua pendekatan. Dari sisi supply, developer, kontraktor, dan pedagang material bangunan skala UMKM bisa mengakses kredit hingga Rp 5 miliar dengan subsidi bunga atau subsidi marjin 5 persen (tetap per tahun).
Sementara itu, dari sisi demand, pelaku UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk kepentingan usaha juga mendapat akses pembiayaan hingga Rp 500 juta, dengan bunga berjenjang 6—9 persen per tahun dan tenor hingga 5 tahun.
“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk menghasilkan Rp 1,74 output ekonomi, serta menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun masa depan ekonomi,” tegas Airlangga.
Pemerintah pun menambah plafon KUR tahun 2025 sebesar Rp 117 triliun, di luar plafon awal, serta menambah anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin sebesar Rp 1,2 triliun.
Airlangga menekankan bahwa semester I 2025 juga mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal inklusi keuangan. Lebih dari satu juta pelaku usaha mengakses KUR untuk pertama kalinya, dan setengah juta lainnya berhasil naik kelas atau lulus dari kategori penerima KUR.
“Ini membuktikan KUR bukan sekadar memberi ikan, tetapi memberikan kail dan mengajarkan cara memancing,” ujarnya.
Airlangga juga menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah menghasilkan konversi 1,27 juta debitur aktif dari 1,87 juta calon debitur potensial yang diunggah pemda. Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan tingkat konversi tertinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika