REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan jangka waktu penundaan pembangunan proyek strategis nasional. Saat ini, hal tersebut masih didiskusikan.
"Memang kita masih konsolidasi mengenai itu, karena harus dihitung ditundanya berapa lama, karena setiap proyek itu tidak bisa ramai-ramai ditunda lima tahun," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/9).
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda proyek infrastruktur strategis yang selama ini menggunakan bahan baku impor. Pasalnya, hal tersebut membebani neraca transaksi berjalan.
Pemerintah mengharapkan dengan pengurangan impor bahan baku atau bahan modal, akan terjadi perbaikan defisit neraca transaksi berjalan. Defisit neraca transaksi berjalan saat ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan depresiasi rupiah terhadap dolar AS.
Baca juga, Jonan Minta Kepala Daerah Bisa Kelola Sampah Jadi Listrik
Darmin mengatakan lama penundaan masing-masing proyek tersebut bervariasi dan tidak sama. Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi dari penundaan proyek.
"Misalnya proyek listrik ramai-ramai digeser lima tahun, tapi kemudian tiga tahun dari sekarang (kebutuhannya) kurang. Nanti bagaimana? baru sibuk mencari? itu repot namanya. Ini satu per satu masih dihitung," ujarnya.
Ia juga memastikan tidak hanya proyek di ketenagalistrikan yang bisa mengalami penundaan, karena proyek infrastruktur di sektor lainnya juga dapat terkena penghentian sementara. Namun, Darmin menegaskan proyek yang ditunda sebagian besar merupakan proyek infrastruktur yang belum memasuki masa pemenuhan penyelesaian pembiayaan (financial closing).
"Semua yang belum financial closing, karena kalau sudah financial closing, nanti marah yang investasi," ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
