REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga April 2017, pembangkit listrik dari program 35 ribu MW yang telah beroperasi sebesar 743 megawatt (MW). Dalam tahap konstruksi sebesar 13.816 MW, kemudian yang memasuki fase penandatanganan kontrak sebesar 8.210 MW. Sementara, 5.845 MW dalam proses pengadaan dan 7.212 MW lainnya dalam tahap perencanaan.

"Pembangkit listrik program 35 ribu MW yang telah beroperasi sebesar 743 MW, terdiri dari 37 proyek dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, " ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko lewat keterangan tertulis, pada Ahad (7/5).

Sebanyak 30 proyek pembangkit, kata dia, dapat menggunakan energi bersih, mulai dari gas bumi, surya, air hingga biogas. Meskipun untuk PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) dapat juga menggunakan diesel. "Hanya tujuh proyek saja yang benar-benar menggunakan diesel," ujarnya.

Ia menjelaskan dari 743 MW pembangkit listrik yang telah beroperasi tersebut, di antaranya di pulau terluar dan daerah perbatasan, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua menggunakan pembangkit listrik dengan bahan bakar solar (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/PLTD). PLTD dipilih karena dapat dibangun dengan cepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Sementara pembangkit listrik lainnya telah menggunakan energi bersih dan ramah lingkungan. Pembangkit listrik di Gorontalo contohnya, Gorontalo Peaker, dengan kapasitas 100 MW menggunakan bahan bakar gas bumi. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gorontalo dengan kapasitas 2 MW juga telah beroperasi di sana. Selain itu, di wilayah Sumatera, sebanyak 16 pembangkit baru yang tersebar mulai dari Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Riau hingga Sumatera Utara, seluruh energi utama pembangkitnya bersumber dari gas bumi.

Mobile Power Plant (MPP) Paya Pasir di Sumatera Utara, dengan kapasitas 75 MW, pembangkit yang beroperasi penuh pada Februari 2017 lalu menggunakan bahan bakar gas bumi. Sementara itu, di Kabupaten Banyumas, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Logawa Baseh juga telah beroperasi secara komersial pada Februari 2017 lalu.

"Selanjutnya, di Pulau Kalimantan, terdapat 4 proyek Mobile Power Plant (MPP), yaitu MPP Pontianak 1 hingga 4 yang menyumbang 100 MW dan seluruhnya menggunakan gas bumi. MPP Pontianak 1 hingga 3 beroperasi penuh pada bulan Januari 2017. Sementara MPP Pontianak 4 telah lebih dulu beroperasi pada akhir tahun 2016," tutur Sujatmiko.

MPP Lombok 1 dan 2 di Nusa Tenggara Barat juga menggunakan bahan bakar gas untuk energi pembangkitnya. Pemerintah menarget bisa merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu MW. Sebesar 20 ribu MW di antaranya ditargetkan selesai pada 2019. "Program ini dikawal dengan ketat oleh Kementerian ESDM, mengingat pemerataan kelistrikan merupakan salah satu syarat meningkatnya minat investasi. Jika tidak ada listrik maka investor akan memilih berinvestasi ke negara lain yang memiliki keandalan pasokan listrik," ujar Sujatmiko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika