REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Akses nelayan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatra Barat ternyata belum terbuka lebar. Perbankan masih memiliki keterbatasan dalam menyalurkan kredit kepada nelayan akibat minimnya agunan yang bisa diajukan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat, Yosmeri, mengungkapkan bahwa bank masih beranggapan bahwa kapal nelayan belum layak dijadikan agunan. Apalagi masih ada pandangan yang menyamaratakan kondisi perikanan Sumbar dengan daerah lain yakni tingkat kapal karam masih cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat perbankan waswas dalam menyalurkan KUR-nya.
"Padahal rata-rata nelayan yang akan mendapatkan akses permodalan hanya memiliki kapal sebagai agunan, namun pihak bank tidak bisa menerimanya," kata Yosmeri, Rabu (25/4).
Sulitnya bank menerima kapal sebagai jaminan peminjaman kredit juga diperparah dengan kelengkapan dokumen kapal yang tidak selengkap kendaraan bermotor. Yosmeri mengatakan, pemerintah akan terus berupaya melakukan pendekatan dengan perbankan di Sumatra Barat mengenai pengajuan agunan dengan kapal nelayan. Yosmeri mencoba meyakinkan bank bahwa tingkat kecelakaan kapal di Perairan Sumbar tidak tinggi. Artinya, seharusnya perbankan menerima kapal sebagai agunan.
"Pemerintah Provinsi berupaya agar bank mau menyalurkan kredit kepada nelayan. Meski pinjamannya tidak sebesar yang diberikan kepada pelaku usaha lain. Kami upayakan," katanya.
Sepanjang kuartal pertama 2018, sudah ada 500 nelayan di Sumbar yang berhasil mengajukan pinjaman modal dengan jaminan sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang diajukan merupakan pemberian Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan program pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan pemerataan akses permodalan. Apalagi, ganjalan utama bagi nelayan untuk bisa meningkatkan perekonomiannya adalah minimnya akses permodalan kepada bank.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
