REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah untuk segera mengkaji opsi impor beras. Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, pemerintah perlu melakukan impor sebagai langkah cepat untuk meredam gejolak harga beras yang tengah terjadi belakangan ini.

"CIPS mendorong pemerintah untuk membuka keran impor untuk menstabilkan pasokan dan harga beras," kata Hizkia, lewat keterangan pers, Rabu (10/1).

Pemerintah, kata dia, dapat memanfaatkan kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengimpor beras dari Thailand atau Vietnam yang harganya lebih kompetitif dari Indonesia.

Menurut Hizkia, impor mau tidak mau harus dilakukan mengingat harga beras yang konsisten tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, ia khawatir masyarakat akan semakin terbebani. "Terutama masyarakat miskin yang pendapatannya sama atau kurang dari Rp 300 ribu per bulan. Beras menjadi salah satu kontributor kemiskinan mereka."

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, hargaberas medium pada Juli 2017 berada di level Rp 10.574 per kilogram dan meningkat menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November di tahun yang sama. Di Januari 2018, angka ini merangkak naik menjadi Rp 11.041 per kilogram.

"Fakta-fakta ini seharusnya sudah diantisipasi pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak perlu menunggu sampai harga naik baru memikirkan cara untuk mengatasinya," ucap Hizkia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan opsi impor harus diambil jika harga beras tidak juga turun dalam waktu dekat. Namun begitu, hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan apakah akan mengambil langkah impor atau tidak.

Baca juga: Petani di Wilayah Lumbung Padi Tolak Rencana Impor Beras

Ikuti Whatsapp Channel Republika