REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU -- Penyimpangan pupuk NPK Phonska bersubsidi dengan modus ganti karung berhasil dibongkar aparat kepolisian di Kabupaten Indramayu. Pihak PT Petrokimia Gresik yang menjadi produsen pupuk itu memastikan pelaku bukan dari jaringan distribusi PT Petrokimia Gresik di Indramayu.
Kami pastikan tidak ada jaringandistribusi di Indramayu yang terlibat, tegas Staf Perwakilan Daerah PenjualanPT Petrokimia Gresik Indramayu Cirebon, Edi Sasmita, saat dihubungi Republika melalui telepon selulernya, Kamis (2/11).
Edi menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, pupuk tersebut berasal dari luar wilayah Kabupaten Indramayu. Sedangkan stok pupuk NPK Phonska di Kabupaten Indramayu, dia mengatakan saat ini sangat cukup.
Edi menambahkan, pihaknya selalu mengimbau kepada jaringan distribusi PT Petrokimia Gresik, terutama di Indramayu Cirebon, agar selalu mengutamakan penyaluran pupuk sesuai prinsip 6 Tepat. Yakni jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
Terkait kasus penggerebekan dengan modus ganti karung tersebut, Edi mengaku belum tahu dan menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Dia pun belum melihat secara langsung pupuk tersebut.
Seperti diketahui, Polres Indramayu menggerebek bekas gudang penggilingan padi yang diduga menjadi tempat penyimpanan pupuk bersubsidi di Blok Karangsinom, Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Rabu (1/11) sekitar pukul 20.20 WIB.
Dari gudang tersebut, polisi menyita 800 karung pupuk NPK bersubsidi merek Phonska. Pupuk bersubsidi itu akan diganti karung menjadi merek Kebomas yang nonsubsidi. Setelah diganti karung menjadi pupuk nonsubsidi kemudian dijual ke petani dengan harga tinggi, terang Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus.
Sementara itu, Ketua Kontak TaniNelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kandanghaur, Waryono, saat dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui adanya penggrebekan tersebut. Dia mengatakan, pupuk NPK Phonska dengan merek Kebomas tidak beredar di daerahnya. Pupuk NPK Phonska untuk sekarang masih gampang diperoleh, tandas Waryono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika