REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menggalang kerjasama pembangunan rumah terjangkau bagi masyarakat luas sudah menjadi keharusan bagi mereka yang mampu. Hal itu sebagai bentuk kepedulian sosial dalam menunjang program sejuta rumah yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu bentuk kerjasama itu terlihat dari kesepakatan empat pengembang yang menjalin kerjasama membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di kawasan Pacitan, Jawa Timur. Keempat pengembang itu adalah PT Menara Tinggi Bertumbuh, PT Cipta Griya Sriwijaya, PT Intiland Development Tbk dan PT Multibangun Realtindo.
Kemitraan ini merupakan bagian dari program CSR perusahaan yang bertujuan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah. "Ini proyek percontohan yang diharapkan bisa terus bergulir, menjangkau masyarakat luas," kata Theresia RustandiHead of CSR and Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk di sela penandatanganan kesepakatan kerjasama Selasa (24/10).
Menurut rencana para pengembang tersebut akan membangun 106 hunian terjangkau diatas lahan seluas 1 hektar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR Intiland dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Kami menggandeng pengembang yang lebih berpengalaman membangun hunian menengah ke bawah agar semuanya berjalan lancar," kata Theresia.
Menurut Oka Moerod, Komisaris Utama PT Cipta Griya Sriwijaya, kemitraan antara pengembang besar dan menengah kebawa sudah lama terjadi. Kemitraan biasanya dilakukan untuk membangun hunian berimbang, khususnya menengah ke bawah.
Permintaan hunian terjangkau di daerah cukup besar sehingga mendorong para pengembang di daerah membangun hunian menengah ke bawah. "Di Pacitan lahan milik Intiland, kami yang bangun dan jual ke masyarakat melalui kesepakatan bagi hasil," kata Oka.
Selain wilayah Pacitan, kegiatan serupa juga sudah dilakukan di wilayah lain seperti Riau, Sumatera Utara, Palembang, Kalimantan Barat, dan wilayah lain. Meski pembangunan di daerah masih menemui sejumlah kendala seperti masalah perijinan, aturan daerah hingga harga tanah yang berus naik, namun hal itu tidak menyurutkan pengembang daerah dalam menjalankan bisnisnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
