REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Hingga Mei 2025, portofolio pembiayaan hijau perseroan tercatat sebesar Rp 13,37 triliun, atau setara dengan 18,19 persen dari total portofolio kredit hijau BNI. Angka ini tumbuh 2,9 persen secara year-to-date (YtD).
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan pertumbuhan pembiayaan hijau tersebut didorong oleh ekspansi BNI pada proyek-proyek energi bersih, seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan biogas.
"Sebagai bagian dari strategi berkelanjutan BNI untuk mengelola eksposur terhadap sektor dengan intensitas karbon tinggi, kami terus mengurangi porsi pembiayaan untuk sektor migas dan batubara. Sebaliknya, pembiayaan untuk sektor energi terbarukan terus kami tingkatkan," ujar Okki melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/7/2025).
Okki menambahkan ke depan BNI melihat potensi pembiayaan di sektor green energy sangat menjanjikan. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan global dan nasional terhadap energi yang lebih bersih dan efisien, serta dukungan dari kebijakan pemerintah seperti peta jalan Net Zero Emission 2060 dan taksonomi hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, BNI juga mencermati meningkatnya kebutuhan pembiayaan ramah lingkungan dari para pelaku usaha, baik dari kalangan korporasi maupun pelaku UMKM.
"BNI aktif memperkuat peran sebagai katalis dalam pengembangan pembiayaan hijau nasional. Ini kami wujudkan melalui penguatan berbagai instrumen pendanaan, seperti penerbitan green bonds, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses pembiayaan," kata dia.
Sebagai bagian dari upaya pengelolaan risiko iklim, BNI juga telah melaksanakan uji ketahanan risiko iklim (climate risk stress testing/CRST) terhadap 50 persen portofolio kredit pada tahun 2024. Inisiatif ini akan diperluas hingga mencakup 100% portofolio kredit pada tahun 2025.
"Langkah ini mencerminkan kesiapan BNI dalam menghadapi potensi risiko perubahan iklim dan memperkuat ketahanan serta daya saing ekonomi nasional di era ekonomi hijau," kata Okki.