REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum akan merevisi target kapasitas listrik nasional sebesar 35 ribu megawatt (MW) pada 2024. Meski mendapat kritik dari Menteri Keuangan terkait target tersebut, PLN mengatakan program 35 ribu megawatt merupakan prodak pemerintah dan sudah tertulis dalam RUPTL PLN yang telah disepakati pemerintah.

General Manager Bussiness Region Sulawesi PT PLN Syamsul Huda mengatakan hingga saat ini PLN belum akan berniat untuk merevisi target kapasitas nasional 35 ribu MW. Ia mengatakan baik dari pihak pemerintah secara informal maupun formal tidak ada penugasan kepada PLN untuk merevisi target tersebut.

"Target tetep, belum ada revisi, sampai saat ini kita belum ada penugasan untuk revisi. Tapi secara formal belum ada revisi," ujar Syamsul, Rabu (27/9).

Syamsul menjelaskan RUPTL yang dipasang oleh pemerintah dan PLN juga masih dalam taraf wajar dan realistis. Hal ini mengingat kebutuhan listrik nasional masih sangat tinggi dan pertumbuhan kelistrikan di Indonesia naik dari tahun ke tahun.

Syamsul juga menjelaskan bahwa pembagian kewenangan dalam proyek 35 ribu megawatt tersebut porsi PLN juga belum berubah. PLN mendapatkan porsi pembangunan sebesar 10.000 megawatt sedangkan 25 ribu megawatt diserahkan kepada IPP.

Disatu sisi, Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Andi Sommeng mengatakanuntuk realisasi program 35 ribu megawatt secara administratif target 22 ribu megawatt di 2019 sudah selesai. Andi mengatakan, secara administratif yaitu penandatanganan HoA dan agreement understanding sudah dilakukan dan tinggal melakukan realisasinya di tahun 2019.

"Target 35 gw harus dicapai, walaupun secara administratif, di 2019. Administratif udah oke kok," ujar Andi Sommeng, Rabu (27/9).

Andi Sommeng mengatakan proyek 35 ribu MW memang masih perlu direalisasikan. Hal ini mengingat target pemerintah yang hendak meningkatkan elektrifikasi di Indonesia dan adanya permintaan yang masih tinggi di Indonesia.

"Demand kita kan selalu tinggi, dalam role energy, pertumbuhan energi itu satu setengah kali dari pertumbuhan ekonomi. Kalau lima persen, maka energi bisa lebih tinggi," ujar Andi Sommeng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika