REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu permintaan PT PLN (Persero) terhadap Kementerian ESDM ditengah terpuruknya kondisi keuangan BUMN sektor energi tersebut adalah harga bahan bakar primer yang murah dan stabil. PLN meminta Kementerian ESDM bisa mendukung stabilnya harga bahan bakar primer tersebut dengan regulasi.
Namun, Menteri ESDM Ignasius Jonan menilai usulan tersebut tidak efektif. Sebab, menurut dia, yang perlu melakukan efisiensi adalah pihak PLN.
Jonan menjelaskan, selama ini dari total biaya operasi PLN, sekitar 30 persen di antaranya berasal dari biaya energi primer. Sisanya 70 persen adalah biaya perawatan serta biaya transmisi dan distribusi.
Porsi 70 persen inilah yang menurut Jonan perlu dipangkas dan PLN perlu cermat dalam segi ongkos pemeliharaan. "Kalau saya nggak satu pandangan dengan PLN. Ada porsi porsi tertentu juga yang memang harus PLN yang melakukan efisiensi," ujar Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (28/9).
Jonan menjelaskan PLN perlu melakukan efisiensi terutama pada ongkos maintenance pembangkit dan jaringan distribusi.Jonan juga mengatakan hingga saat ini PLN masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak untuk pembangkit, Jonan mencatat bauran energi primer pada PLN masih 6 persen.
Angka ini menurut Jonan bisa ditekan sehingga bisa menekan ongkos produksi juga. "Misalnya BBM yang dipakai PLN masih 6 persen, jangan 6 persen dong, kan pembangkit baru yang beroperasi sudah banyak, pindah ke gas atau bahan bakar lain. Kalau perlu ada rencana dalam 5 tahun PLTD shut down semua," ujar Jonan.
Sebelumnya, PLN menilai untuk bisa mewujudkan Efisiensi, PLN memerlukan dukungan dari pihak pemerintah berupa kebijakan energi primer. Selama ini harga batu bara yang tak stabil memaksa PLN perlu merogoh kocek untuk bisa menutupi gap antara biaya produksi dan harga jual.
"Nah kita lakukan efisiensi,nah kita butuh kebijakan energi primer. Ujungnya BPP. Itulah, kan itu dampak. Kebijakan energi primer sangat kami perlukan," ujar Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, Rabu (27/9) malam.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan dalam surat catatannya kepada Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM menjelaskan bahwa untuk bisa menjaga posisi keuangan PLN, PLN perlu didukung dengan kebijakan energi primer yang stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
