REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mentri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan agar peran swasta bisa diperbesar dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, peran badan usaha milik negera (BUMN) juga tetap harus kuat.

"Presiden meminta agar proyek itu memang di BUMN, tapi enggak semua. Tetap lebih banyak diberikan ke swasta," ujar Darmin usai mengikuti rapat internal di Istana Negara, Kamis (26/7).

Darmin menjelaskan, meski peran swasta diperbesar dalam setiap lini pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetap harus ada perjanjian secara jelas bahwa pemerintah memiliki andil besar dalam pembangunan proyek tersebut. Untuk itu pemerintah mengeluarkan sejumlah kerja sama seperti skema public private partnership (PPP) atau pembiayaan non-anggaran Pemerintah (PINA).

Skema seperti ini memang baru bisa dijalankan satu tahun ke belakang. Diharap dengan adanya skema yang mendorong peran swasta, maka anggaran pemerintah yang ada bisa difokuskan untuk program lain di luar infrastruktur, seperti mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika