Rabu 10 May 2017 21:04 WIB

Kwik Kian Gie: Pajak Bentuk Gotong Royong Membangun Bangsa

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Satria K Yudha
Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Bisnis Indonesia Kwik Kian Gie memberikan kata sambutan saat menjadi keynote speech dalam Seminar Nasional Perpajakan Pasca Tax Amnesty yang digelar di Auditorium Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Rabu (10/5).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Bisnis Indonesia Kwik Kian Gie memberikan kata sambutan saat menjadi keynote speech dalam Seminar Nasional Perpajakan Pasca Tax Amnesty yang digelar di Auditorium Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Rabu (10/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekonom senior Kwik Kian Gie mengajak masyarakat patuh membayar pajak. Sebab, pajak merupakan elemen penting dalam kemajuan sebuah negara. Selain itu, pajak juga sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa.

Menurutnya, ketika manusia sudah memilih hidup berorganisasi dan hidup bernegara dan berbangsa, maka pajak merupakan satu bentuk sumber penerimaan negara yang ujungnya akan dimanfaatkan bersama-sama untuk melakukan pembangunan.

"Begitu keputusan diambil sebagai negara dan bangsa, seprimitif apapun, bangsa itu membutuhkan tentara, polisi, pengadilan. Sehingga tidak ada bantahan lagi bahwa pajak itu penting bukan main (untuk membiayai)," jelas Kwik dalam Seminar Nasional "Perpajakan Pasca Tax Amnesty" yang diselenggarakan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie bekerja sama dengan Republika, Rabu (10/5).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia tersebut mengatakan, masyarakat Indonesia mengakui dan menjunjung Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kwik menyebutkan, oleh Bung Karno makna Pancasila juga mengandung semangat gotong royong. Menurutnya, gotong royong yang disimbolkan oleh Pancasila dipraktikkan melalui pajak.

"Mereka yang mampu (secara ekonomi) akan bayar pajak yang dipakai cuma-cuma oleh semua rakyat. Ini digunakan untuk membiayai fasilitas publik," ujar Kwik.

Hanya saja, Kwik mengakui bahwa penggunaan pajak memang harus diawasi sepenuhnya oleh rakyat sendiri. Menurutnya, selama masih banyak praktik korupsi di Indonesia maka wajar bila masyarakat akan selalu mempertanyakan untuk siapa mereka membayar pajak.

Di sejumlah negara seperti di negara Eropa dan Amerika, fasilitas publik seperti jalan tol bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan tanpa dikenakan tarif. Hal ini berbeda dengan Indonesia di mana penggunaan jalan tol dikenakan biaya.

"Jalan publik dijadikan sasaran untuk membuat laba perusahaan," ujar Kwik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement