REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun ini pemerintah tengah fokus pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama di sektor produktif seperti pariwisata, produksi, dan lainnya. Hal itu demi mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) agar dapat berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Dunia (World Bank) justru mengkritisi langkah pemerintah yang mengubah skema penyaluran KUR. Sebelumnya hanya fokus memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM secara parsial, tapi kini sejak didesain ulang pada 2015, berubah menjadi penyediaan pinjaman pada tingkat bunga bersubsidi. 

"Desain ulang tersebut menyebabkan peningkatan peserta KUR menjadi 10 kali lipat," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta, Rabu, (22/3).

Menurutnya, peningkatan itu menjadi beban bagi pemerintah. Pasalnya, perlu biaya cukup tinggi, kecuali bila manfaat dari program KUR dapat didokumentasikan dengan baik.

Chaves menegaskan, program KUR perlu ditinjau kembali. Pemerintah harus mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program KUR baru tersebut sebanding dengan peningkatan biaya, atau sebaiknya pemerintah fokus pada instrumen lain yang lebih murah dan teruji seperti kredit parsial.

"Dengan target pasar selektif, maka biaya akan menurun sehingga bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih murah," tutur Chaves. Ia menambahkan, penguatan infrastruktur keuangan juga bisa mendukung sektor UMKM dengan biaya lebih rendah.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan plafon penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 110 triliun dengan bunga sembilan persen. Sedangkan pada 2016 hanya Rp 100 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika