REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang bersumber dari non-anggaran pemerintah. Pembiayaan dari anggaran non pemerintah ini juga diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia.
"Model pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non anggaran pemerintah, sekali lagi harus kita digiatkan," kata Jokowi dalam acara Financial Close Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).
Jokowi menyampaikan, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur menggunakan non-anggaran pemerintah ini sudah lebih dulu diterapkan di negara lain, seperti Kanada dan Malaysia. Alokasi yang digunakan berasal dari berbagai macam sumber seperti dari dana pensiun, dana kelolaan jangka panjang, dan lain-lain.
"Kita tidak boleh tertinggal. Di era persaingan, di era kompetisi global ini, tak perlu banyak beretorika, kita harus berani mendobrak pakem, melakukan terobosan. Kalau tidak, ditinggal kita," jelas Jokowi.
Presiden berharap, terobosan-terobosan serta model pembiayaan ini dapat terus digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, peningkatan energi untuk pembangkit listrik, kilang minyak, dan lain-lain.
"Karena saya lihat sekarang seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan, di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati," ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, terobosan seperti halnya mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah ini juga dapat mendorong peningkatan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah. Mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA ini melengkapi skema pembiayaan infrastruktur yang sudah ada, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP).
Proyek yang pertama kali menggunakan skema PINA ini yakni pembiayaan investasi Waskita Toll Road yang senilai Rp 70 triliun. Selama ini, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih kalah dengan negara-negara lainnya. Sehingga juga mempengaruhi daya saing bangsa.
Jokowi mengatakan, jika proyek-proyek infrastruktur hanya mengandalkan anggaran dari jumlah APBN yang terbatas, maka pembangunannya akan terkendala. "Tetapi dalam perkembangannya, memang kalau kita tergantung hanya kepada APBN, tidak mungkin pembangunan akan bisa cepat, karena keterbatasan APBN kita," ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
