REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol dalam lima tahun ke depan sepanjang 2.500 kilometer (km). Pembangunan itu bukan hal mudah, terutama akses pendanaan yang terus dikaji dan jadi sorotan.
Sebagaimana diketahui, dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-JK pembangunan jalan tol lebih difokuskan kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu dalam mencari pendanaan yang kuat di masa pemerintahan sekarang, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengimbau pemerintah untuk merancang kebijakan yang ramah terhadap investasi.
"Pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi agar pihak swasta tertarik dan mau berinvestasi di proyek pembangunan jalan tol,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, dalam Forum Diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (29/10).
Pembangunan jalan tol dalam lima tahun ke depan direncanakan akan dilanjutkan dengan target sekitar 2.500 km dengan perkiraan investasi sebesar Rp 250-375 triliun. Rencananya, pemerintah akan menggunakan pembiayaan dari investasi badan usaha maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga partisipasi swasta sangat diharapkan dalam percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.
Menurutnya, sektor bisnis jalan tol perlu dibuat lebih menarik karena investasi ini memerlukan dana besar dan jangka panjang dengan kondisi dana perbankan yang terbatas. Sedangkan, menurut dia, integrasi dan konektivitas menjadi kunci untuk menarik swasta agar mau berinvestasi.
"Yang diperlukan itu alternatif model bisnis dan pilihan skema pembiayaan pembangunan jalan tol yang secara risiko lebih kecil sehingga pihak swasta berani berinvestasi,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah capaian pembangunan di bidang konstruksi dan infrastruktur menjadi catatan dalam periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap sektor pembangunan ini dengan meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur hingga Rp 1.739 triliun. Pemerintah juga telah membangun di antaranya 3.194 km jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, serta 811,9 km rel kereta api.
Memasuki periode kedua, Erwin juga menyambut baik program prioritas Presiden Jokowi yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, yakni dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan fokus menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, juga pembangunan infastruktur yang mempermudah akses ke kawasan wisata yang mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Kalangan usaha, lanjut dia, juga memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah, yaitu membangun infrastruktur berarti membangun masa depan. Dan jalan tol merupakan salah satu infrastruktur transportasi darat penting untuk menunjang konektivitas dengan beragam manfaat.
Di antaranya, pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang serta penghematan biaya dan waktu.
Kepala Pengatur Badan Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, seluruh opsi pembiayaan pembangunan jalan tol dalam lima tahun ke depan terbuka untuk seluruh aspek. Terutama terhadap sektor swasta atau non-BUMN. Kemungkinan pembiayaan juga dibuka bagi investor-investor asing.
"Butuh banyak dukungan dunia usaha, terutama non-BUMN ke sini. Baik dalam menyediakan infrastruktur baru atau takeover saham dari BUMN karya yang udah beroperasi," kata Danang.
Danang membeberkan, sampai akhir tahun ini bakal ada model paket investasi yang ditawarkan pemerintah kepada dunia usaha. Baik itu penyesuaian tarif ataupun proses-proses lainnya terkait regulasi. Adapun kelanjutan ruang tol yang akan disesuaikan, kata dia, masih dalam proses.
"Sekarang masih dalam proses, kan yang akan terjadi ada satu ya, kemudian dalam proses Jagorawi dan Makassar," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
