REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memberi kepastian usaha bagi swasta yang berinvestasi di proyek listrik nasional. Hal ini terkait dengan risiko usaha yang akan dihadapi jika proyek sudah dibangun.

"Jadi yang mau saya katakan, risiko yang dihadapi swasta, tentunya sangat tinggi, dan perlu ada kepastian mengenai bentuk subisidi yang bisa mereka terima," kata Fabby kepada Republika.co.id, Ahad (4/12).

Salah satu risiko yang dihadapi swasta, menurutnya soal penyerapan daya. Belum tentu semua daya terserap ketika listrik masuk di daerah yang penduduknya berada pada kisaran 5.000 hingga 10 ribu orang.

"Investasi untuk wilayah tertentu, menyediakan listrik untuk kapasitas tertentu, belum pasti listriknya terbeli semua. Apalagi dengan tarif yang tinggi, apalagi di awal Pak Jonan bilang bisa bernegoisasi dengan masyarakat," tutur Fabby.

Dalam Permen ESDM soal keterlibatan swasta dalam proyek listrik nasional, menurutnya perlu diatur mengenai penentuan tarif yang lebih detail. Karena ini menyangkut pendanaan oleh pihak swasta.

"Diperlukan kejelasan terkait dengan biaya usaha, terkait dengan insentif yang bisa diberikan, subsidi yang bisa diberikan," ujar Fabby. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan wilayah usaha untuk swasta ketika membangun infrastruktur listrik di daerah sehingga tidak bersinggungan dengan PLN.

 Baca juga: Jika Terlibat Proyek Listrik, Swasta Minta Jaminan Pembelian

Ikuti Whatsapp Channel Republika