REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya proyek infrastruktur di Indonesia yang akan dibangun pada masa kepemimpinan Jokowi-JK membuat negara lain ingin berkontribusi. Cina, Korea Selatan dan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) menunjukkan ketertarikan terlibat dalam pembiayaan proyek bendungan di Indonesia.

"Mereka sedang mengkaji mana yang bisa digunakan untuk mereka (danai)," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Imam Satoso, Kamis (20/10).

Ia mengatakan, sebelumnya, Cina telah memberi pinjaman pada proyek bendungan Jatigede, sementara Korea Selatan memberi pinjaman untuk bendungan Karian di Banten.

Setelah merealisasi 13 proyek bendungan 2015 lalu, tahun ini Kemen PUPR menargetkan delapan bendungan yakni bendungan Kuwil di Sulawesi Utara, bendungan Way Sekampung di Lampung, bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara, bendungan Napung Gete di Nusa Tenggara Timur dan beberapa bendungan di Jawa Barat seperti bendungan Leuwi Keris di Tasikmalaya, bendungan Ciawi, bendungan Cipanas dan bendungan Sukamahi.

Bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi diakui Imam memiliki beberapa kendala terkait lahan. Namun pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk meminta rekomendasi kepada gubernur Jawa Barat terkait lahan yang digunakan. "Masalah tanah, daerah puncak sangat susah pengurusan tanahnya. Jadi kita bertahap," katanya saat ditanya kesulitan proyek bendungan Ciawi.

APBN menjadi sumber pendanaan utama dalam pembangunan dua bendungan tersebut. Anggaran yang disiapkan untuk bendungan Ciawi sebesar Rp 850 miliar, sementara untuk bendungan Sukamahi Rp 460 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika