REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan dana pensiun (dapen) ke depan dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk membantu memenuhi pembiayaan infrastruktur.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana pensiun selama ini hanya mengendap di perbankan dalam bentuk deposito ataupun di Surat Utang Negara (SUN). "Kita ingin gerakkan dana-dana pensiun baik dalam atau luar negeri. Dana jangka panjang ini sangat ideal untuk biayai proyek jangka panjang juga, seperti infrastruktur misalnya," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (11/10).
Selaku Chief Investment Officer (CIO) yang mengurusi pembiayaan proyek non-APBN, Bambang menilai potensi dana pensiun cukup besar. Dari BPJS dan Taspen saja memiliki potensi masing-masing senilai Rp 220 triliun dan Rp 140 triliun. "Tapi jangan lupa, dana pensiun BUMN yang tersebar itu kalau dikumpulkan, banyak itu. Sayang kalau tidak digunakan," kata Bambang.
Apalagi, lanjut Bambang, dengan gejala atau tren penurunan suku bunga deposito, seharusnya pemilik dana pensiun yang ditempatkan di bank lebih tertarik untuk mendapatkan imbas hasil (return) yang lebih baik pula. "Lagi pula tren tingkat bunga kan menurun, return-nya juga akan menurun. Jadi lebih baik cari return yang lebih baik," ujarnya.
Bambang menambahkan, pihaknya juga mendorong pihak swasta untuk bisa lebih berperan dalam pembangunan, dengan turut membiayai proyek-proyek jangka panjang, terutama infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun.
Di mana pendanaan melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3 persen atau Rp 1.978 triliun ditambah dengan keterlibatan BUMN 22,2 persen atau Rp 1.066,2 triliun. Dengan demikian, peran swasta diperlukan sebanyak 36,5 persen atau Rp 1.751,5 triliun. "Ini yang harus kita dorong peran swasta, baik luar maupun dalam negeri," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika