REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih melakukan pembasahan mengenai proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 bersama Badan Anggaran DPR. Dalam pembahasan ini diproyeksikan sejumlah kementerian dan lembaga mempertahankan raihan PNBP-nya pada tahun depan.

Secara total proyeksi raihan PNBP tahun depan bakal menurun tipis dari Rp 245 triliun pada 2016 menjadi Rp 240,4 triliun pada 2017. Sektor sumber daya alam (SDA) nonmigas sedikit tertolong dengan harga batu bara yang perlahan mulai naik. Akibatnya, perolehan PNBP dari sektor mineral dan batu bara dipatok naik, dari Rp 30,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 menjadi Rp 32,4 triliun dalam RAPBN 2017.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menjelaskan bahwa kenaikan target tersebut terbantu oleh proyeksi kenaikan harga batu bara pada tahun depan. Dalam target RAPBN 2017, target penerimaan royalti SDA mineral dan batu bara ditaruh pada angka Rp 17,7 triliun. Angka ini naik dari APBNP 2016 sebesar Rp 16,5 triliun.

Selain royalti, penerimaan juga didapat dari hasil penjualan mineral tambang dan iuran tetap perusahaan tambang, sehingga penerimaan dipatok di atas Rp 30 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, selain sektor sumber daya alam nonmigas, patokan PNBP dalam RAPBN 2017 dipasang tetap. Seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dipatok untuk memperoleh PNBP sebesar Rp 9 triliun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang diproyeksikan meraup PNBP Rp 2,3 triliun, Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp 2,8 triliun, dan Kementerian Perhubungan diproyeksikan memperoleh PNBP Rp 10,6 triliun.

Sedangkan Kepolisian RI justru menurunakn target PNBP dari Rp 9,8 triliun menjadi Rp 8,8 triliun. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga diminta menaikkan proyeksi perolehan PNBP dari Rp 15,7 triliun menjadi Rp 16,567 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika