REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasca-keputusan Badan Anggaran DPR untuk tidak menaikkan porsi anggaran subsidi listrik tahun berjalan 2016, PT Perusahaan Listrik Negara (persero) dipaksa menyiapkan skenario agar pembengkakan subsidi bisa tertutupi. Pembengkakan subsidi listrik bakal terjadi setelah Komisi VII DPR sebelumnya juga menetapkan penundaan pengalihan subsidi tepat sasaran dan tidak adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun ini. 

Pengalihan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) sedianya berjalan sejak awal tahun ini, namun ditunda sampai Juli dan akhirnya diputuskan baru berjalan tahun depan.  Pemerintah mencatat, penundaan pencabutan subsidi dan tidak adanya kenaikan TDL pada tahun ini akan membengkakkan kebutuhan subsidi dari Rp 38 triliun menjadi Rp 63,74 triliun atau naik lebih dari Rp 25 triliun. 

Direktur PLN Sofyan Basyir menyebutkan, pihaknya sebetulnya masih yakin pemerintah akan tetap mengupayakan kenaikan porsi subsidi listrik. Meski Banggar sudah mengetok palu, ia menilai keputusan akhir tetap ada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menaikkan angka subsidi listrik. 

Beberapa opsi juga telah disiapkan oleh PLN. Sofyan menjelaskan, penolakan pengalihan subsidi listrik membuat PLN terpaksa menyiapkan opsi untuk menaikkan tarif listrik. Meski Komisi VII sempat menegaskan agar PLN tidak menaikkan tarif listrik, Sofyan menyatakan keputusan ini sebagai akibat dari pembengkakan subsidi yang bakal ditanggung PLN. Opsi kedua, PLN akan memanfaatkan dana pinjaman dari pebankan nasional yang masih tersimpan sebesar Rp 22 triliun. Kekurangan pembayaran subsidi listrik yang ditanggung PLN tahun ini, lanjut Sofyan, akan dialihkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 mendatang. 

"Saya yakin pemerintah memahami, karena memang niat kita itu bagaimana memberikan subsidi yang benar-benar layak, yang benar berhak, dari 900 VA itu hanya 4 juta pelanggan yang layak. Kita sedang minta (penambahan subsidi), kemungkinan oke dibayar tetapi mungkin ditunda diberikan dianggaran berikutnya, lagi masih didiskusikan, nanti tanggal 21 yah kita rapat lagi untuk memutuskan kekurangan subsidi ini," jelas Sofyan saat ditemui usia acara 'PLN Peduli' bersama ribuan anak yatim di JCC, Kamis (16/6). 

Sementara itu, Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menambahkan bahwa sampai saat ini PLN masih menggunakan subsidi tahun berjalan sebesar Rp 38,39 triliun sesuai dengan ketetapan parlemen dengan pemerintah. Pada prinsipnya, lanjut Sarwono, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PLN bakal mengikuti arahan pemerintah. Soal penolakan penambahan subsidi listrik yang memaksa PLN menanggung selisih harga jual listrik, ia sebut bisa disiasati dengan melakukan efisiensi lebih ketat oleh PLN. 

"Yang paling besar sekali itu, efisien energi. Ya itu kami lakukan nanti. Toh kita tahun lalu berhasil melakukan efisiensi yang luar biasa. Tahun lalu kami efisiensi sekitar 42 triliun (rupiah)," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika