REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi proyek pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, Presiden meminta evaluasi menyeluruh mulai dari proses tender, pembiayaan, sampai pengelolaannya di PLN.

"Beliau menekankan supaya ada kajian ulang yang mendalam dan menyeluruh mumpung tenggat waktunya masih jauh. Jadi jangan sampai di tengah jalan baru kita terasa ada hambatan-hambatan," ujar Sudirman usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/5).

Menurut dia, hal yang paling penting untuk dikaji ulang adalah eksekusi dari proyek tersebut. Sudirman menjelaskan, dari sisi kebijakan, proyek tersebut sudah tepat. Hanya saja dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui sejumlah hambatan.

Dia mencontohkan, Presiden menekankan harus ditunjuk direktur regional yang bertanggung jawab atas pengelolaan listrik di daerah tertentu. Namun demikian, pada prakteknya, keberadaan direktur regional saja tidak cukup.

"Otoritasnya harus dipindahkan ke regional juga supaya lebih dekat dengan masyarakat, bisa mengambil keputusan dengan cepat," kata dia.

Sudirman menyebut, saat ini realisasi proyek pengadaan listrik 35 ribu megawatt baru mencapai 10 persen. Ia tetap optimistis proyek dapat terus berjalan dan selesai tepat waktu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika