REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim terjadi peningkatan produksi pangan yang melimpah di 2015. Hal tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta sejumlah data pendukung lainnya.
Namun di sisi lain, laporan tersebut tak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan petani. "Ini masih jadi PR pemerintah, apalagi bangsa Indonesia sudah memasuki era pasar bebas, produksi petani akan berhadapan langsung dengan produk impor," kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Senin (4/1).
Masih rentannya kesejahteraan petani, kata dia, dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) yang makin menurun 0,22 persen dari 98,20 menjadi 97,98 persen. Padahal jumlah rumah tangga petani (RTP) tanaman pangan terbesar yakni 70-75 persen dari 26,13 juta RTP.
Kondisi tersebut didukung usaha tani yang belum efisien. Jika dihadapkan langsung dengan produk dari negara Asean lainnya, petani Indonesia belum siap. Karena itulah pemerintah harus memberikan perlindungan kepada petani. Ia memberi contoh Jepang yang baik dalam melindungi petani dengan serangkaian subsidi.
Kesejahteraan petani yang rentan berkaitan pula dengan tingkat pendidikan petani yang masih rendah. Petani lulusan SD dan tidak lulus SD mencapai 75,19 persen, lulus SLTP 15,23 persen, lulus SLTA 8,40 persen, dan tingkat perguruan tinggi hanya 1,18 persen. Dari data tersebut SDM petani Indonesia peringkat 111 dari 182 negara yang diteliti.
“SDM kita masih sangat rendah dari sisi pendidikan. Jadi saya melihat petani kita belum siap dengan adanya MEA,” ujar Winarno. Karena itu pemerintah harus membantu petani agar bisa berusaha tani secara efisien, termasuk meningkatkan keterampilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika