REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak gentar meski mendapat intimidasi saat mengungkap praktik kecurangan beras yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional secara serius.
Amran mengungkapkan, dirinya sempat diingatkan agar berhati-hati karena menghadapi “orang-orang besar” yang diduga berada di balik praktik curang dalam tata niaga dan distribusi beras tersebut.
Meski demikian, Amran tetap melanjutkan langkah tegas karena merasa hal tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mafia pangan hingga ke akar-akarnya.
“Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Hal senada pernah disampaikan Mentan dalam puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 di Jakarta, Senin (30/6/2025). Saat itu, Mentan juga mengaku tidak gentar dalam mengungkap kasus kecurangan beras.
Ia menegaskan tak gentar hadapi intimidasi saat membongkar kecurangan beras, dan meski diserang pihak tertentu, tetap siap berjuang demi keadilan, petani, harga wajar, dan ketahanan pangan nasional. “Kami tidak peduli, yang penting kami di posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung,” ujar Amran.
Ia menyatakan tekadnya membela petani, penyuluh, serta masyarakat kecil tanpa takut terhadap risiko yang dihadapi karena semua langkahnya didedikasikan sepenuhnya untuk Merah Putih dan bangsa Indonesia.
“Tidak boleh kita biarkan, aku tahu ini risikonya besar, kami mulai diserang. Tidak masalah, jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami siap untuk Merah Putih,” lanjutnya.
Amran juga menceritakan pengalaman masa kecil saat terpaksa makan beras dicampur pisang karena harga beras mahal, dan tak ingin kondisi serupa kembali dialami rakyat Indonesia saat ini.
“Kami pernah makan beras dicampur dengan pisang karena beras mahal pada saat itu. Kami pernah merasakan. Kami tidak ingin terulang hal yang tidak baik untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Ia menyebut Presiden telah memerintahkan untuk segera membenahi regulasi, memberantas mafia serta koruptor, dan memberikan kemudahan bagi petani.
Mentan juga mengungkapkan mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, dilanjutkan dengan hilirisasi sektor hortikultura dan perkebunan demi masa depan pertanian yang lebih mandiri.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Bapanas, Satgas Pangan, kepolisian, hingga kejaksaan melakukan investigasi kasus kecurangan beras komersial, yang dilakukan setelah ditemukannya anomali dalam peredaran beras.
Padahal, produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan 136 sampel, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.
Sementara itu, pada beras medium dengan 76 sampel merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan. Pelanggaran tersebut ditemukan pada 212 merek beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika