REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) sekaligus Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa meminta pemerintah berendah hati memperbaiki data pangan secara serius. Sebab hal tersebut merupakan dasar untuk memeroleh kebijakan membangun ketahanan nasional. 

"Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat, ini tidak bisa disepelekan," kata dia kepada Republika, Kamis (10/12). 

Tata kelola data pangan yang buruk salah satunya membuat Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menurun dari posisi 72 di 2014 menjadi 74 di 2015 dari 109 negara. Hal tersebut berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) dan DuPont. 

Pendataan pangan sudah sekian lama dibiarkan salah. Porsi pengumpulan data mentah 75 persen dari dinas pertanian di daerah yang kemudian diverifikasi oleh Kementan, sisanya 25 persen oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data tersebut rentan disusupi kepentingan untuk menegaskan keberhasilan program pemerintah.

Penghitungan data produksi pangan di 2016, lanjut dia, harus dipastikan betul-betul diproduksi oleh lembaga yang independen. "BPS masih bisa diandalkan, tapi sebelumnya ia harus dibebaskan dari belenggu kepentingan politik pertanian dan perdagangan," katanya.

Pembicaraan soal pangan harus sesuai dengan fakta dan data rill. Komitmen ini harus dijaga bersama, terlebih Indonesia akan menghadapi MEA. Indonesia akan dibanjiri produk pangan dari luar yang harganya rendah tapi kualitasnya kemungkinan bisa setara. Jika pemerintah ingin melindungi petani dengan menetapkan pembatasan jumlah kuota pangan dari luar negeri yang bisa masuk pasar tanah air, ia harus didasarkan pada data akurat di sektor pangan dalam negeri.

Baca juga: Mentan: Perbedaan Data Pangan Jangan Dibesar-besarkan 

Ikuti Whatsapp Channel Republika