REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengagendakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baru di 18 bendungan yang sudah rampung dibangun. PLTA yang akan dibangun dan sedang dimulai pekerjaan konstruksinya. Lokasinya antara lain di Bendungan Lodoyo, Bendungan Perjaya, Bendungan Jatibarang dan Bendungan Jatigede.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono menyebut, rencana pembangunan PLTA di 18 lokasi sudah diagendakan sejak dua hingga tiga tahun yang lalu. Akibat belum adanya izin dari Menteri Keuangan terkait penggunaan aset negara, pelaksanaan pembangunan pun sempat tertunda. "Pembangunan PLTA sangat menarik pihak swasta terlebih bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN)," kata dia, Rabu (25/11).
Terlebih produksi energi yang terbarukan saat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. BUMN tersebut, Basuki mengatakan, merencanakan membangun PLTA berkapasitas 1500 Mega Watt (MW) hingga 2019.
Rencana tersebut juga akan menjadi daya tarik swasta untuk merealisasikannya. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun PLTA antara tiga hingga empat tahun. Khusus Bendungan Jatigede, konstruksi sudah termasuk dalam kontrak yang ditandatangani untuk kapasitas produksi 1400 MW dari target total sebesar 1500 MW.
Pada 2016, Kemenpupera juga berencana membangun delapan bendungan baru. Pekerjaan pembangunan bendungan tersebut sebanyak tujuh bendungan akan dilelang pada awal 2016 dan satu paket pembangunan lainnya akan dilelang pada Desember tahun ini.
Basuki dalam arahannya menegaskan pembangunan sebuah bendungan itu sama halnya dengan berinvestasi terhadap potensi bencana. Oleh karena itu dalam pengerjaannya harus profesional dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan cermat, terlebih untuk Indonesia yang rawan bencana gempa. Untuk mengantisipasi hal yang mungkin tidak dikehendaki sudah selayaknya bila tenaga ahli yang bekerja dalam proyek bendungan memiliki sertifikat keahlian khusus.
Terkait urusan sertifikasi, maka adanya Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB) telah mengilhami dibentuknya komisi serupa yakni Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan. Menurutnya Komite ini dinilai suatu mekanisme manajemen yang sangat kredibel untuk menangani proyek jembatan yang memiliki bentang panjang di atas 100 meter.
Direktur Sungai dan Pantai sekaligus Ketua Umum KNI-BB Hari Suprayogi menyebut, pembangunan bendungan terkait erat dengan masalah pangan. Ia merupakan sumber energi krusial yang sangat membutuhkan ketersediaan air yang cukup untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pembangkit enegi. "Pembangunan dan pengelolaan bendungan harus aman karena sangat bersentuhan dengan kondisi sosial masyarkat yang tinggal di sekitar bendungan," katanya.
Sejalan dengan itu, salah satu program KNI-BB yang perlu ditingkatkan ke depan di antaranya pengadaan sertifikasi keahlian berikut percepatannya. Pasalnya, dari 1.430 anggota KNI-BB hanya 400 yang memiliki sertifikasi. Di mana 100 pemilik sertifikat adalah tambahan dari tahun lalu. Sertifikasi keahlian dipandang perlu untuk meningkatkan SDM khususnya dalam mendukung pembangunan bendungan.
N sonia fitri
Ikuti Whatsapp Channel Republika