REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketidakpastian geopolitik global yang kian meningkat mendorong ketahanan energi kembali menjadi isu strategis, termasuk bagi Indonesia. Disrupsi rantai pasok, dinamika kawasan, hingga kompetisi global dalam perebutan investasi sektor energi menuntut sinergi erat antara pemerintah dan pelaku industri.

Isu ini menjadi sorotan utama dalam forum Leadership Roundtable Talk (LRT) yang merupakan bagian dari konvensi tahunan Indonesian Petroleum Association (IPA). Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi pemerintah, industri, dan pakar untuk merumuskan strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir dalam forum tersebut, antara lain Wakil Menteri ESDM Yuliot, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, hingga pelaku industri seperti Hilmi Panigoro.

Dalam diskusi tersebut, ketahanan energi dinilai semakin erat kaitannya dengan aspek pendanaan. Negara perlu mendorong diversifikasi sumber energi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan kawasan guna meningkatkan resiliensi energi. Di sisi lain, Indonesia juga dituntut mampu bersaing menarik investasi hulu migas di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Pemerintah sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menahan ekspor minyak mentah bagian kontraktor untuk memastikan pasokan domestik tetap terjaga. Kebijakan ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjaga stabilitas energi nasional.

IPA sebagai perwakilan pelaku usaha hulu migas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Namun, implementasinya harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam skema kontrak bagi hasil.

Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, menegaskan kebijakan ini dijalankan dengan prinsip no gain no loss. Artinya, kontraktor tetap memperoleh kepastian penjualan karena minyak mentah akan diserap oleh Pertamina dengan harga setara.

Meski demikian, IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi. Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik harus berjalan mulus agar tidak mengganggu operasional dan produksi di lapangan.

Melalui forum LRT ini, diharapkan tercipta kesamaan pandangan antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan energi yang adaptif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga daya tarik investasi sektor hulu migas Indonesia di tengah dinamika global.

Ikuti Whatsapp Channel Republika