REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang cukup tinggi disinyalir mendorong para pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi. Pemerintah diminta lebih ketat melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, terkereknya harga BBM nonsubsidi memang seiring dengan kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP), mengikuti harga pasar yang meningkat akibat perang di Timur Tengah. Menurutnya, lonjakan harga BBM nonsubsidi menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama soal pergeseran penggunaan ke BBM subsidi.

"Yang harus diperhatikan, misalnya, yang saya khawatirkan itu Pertamina Dex naik 60 persen. Dex ini bukan cuma untuk kendaraan yang dibilang menengah ke atas, tetapi juga mesin-mesin industri, alat-alat berat di sektor pertambangan, di sektor sawit. Kalau harganya naik 60 persen, sementara Solar subsidi tetap, khawatir ada pergeseran konsumsi ke Solar subsidi. Jadi nanti akan berpengaruh pada pasokan Solar juga, ada kebocoran di situ," ungkap Bhima kepada wartawan, dikutip Senin (20/4/2026).

Bhima berpandangan, pengawasan terhadap Solar subsidi harus diperketat, terutama di luar Pulau Jawa. Baik yang digunakan untuk kebutuhan logistik maupun alat-alat berat di sejumlah sektor.

"Harus ada pengetatan. Jangan sampai terjadi kebocoran yang semakin masif, karena pergeseran dan selisih harga yang terlalu jauh antara Solar subsidi dan Solar nonsubsidi," tuturnya.

Ia melanjutkan, begitu juga dengan kenaikan harga Pertamax Turbo yang tinggi sekitar 48 persen, dan jauh dibandingkan dengan harga Pertamax. Menurut Bhima, melonjaknya harga Pertamax Turbo bakal menurunkan konsumsi jenis BBM tersebut.

"Pertamax belum naik, tetapi kalau untuk Pertamax Turbo kenaikannya cukup tinggi. Pasti akan berkurang konsumsinya, dan akan bergeser ke mana? Ke Pertamax. Pertamax selisih harga ke ekonominya juga masih lebar," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika