Kamis 29 Oct 2015 14:53 WIB

Hipmi: Iklim Investasi Indonesia Masih Tertinggal

Rep: Risa Herdahita/ Red: Nidia Zuraya
Investasi di Indonesia (Ilustrasi)
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Investasi di Indonesia (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Bank Dunia dalam World Bank’s Ease of Doing Business survey 2016, yang dipublikasikan Rabu (28/10), menunjukkan bahwa untuk memulai bisnis baru di Indonesia kini semakin mudah. 

Dalam survei itu Indonesia mengalami perbaikan posisi dalam hal kemudahaan investasi di antara 189 negara. Peringkat Indonesia berdasarkan survei Bank Dunia berada di urutan 109 pada 2016. Itu setelah tahun lalu berada di peringkat 120 dan tahun ini berada di urutan 114. 

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahaladia, mengakui iklim investasi di Indonesia memang sudah banyak mengalami kemajuan. Sayanganya, kenyataannya dibandingkan negara di tingkat regional, Indonesia masih tertinggal. Peringkat Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, masih berada di atas Indonesia. 

"Saat ini perizinan masih repot, masih berbelit-belit, rata-rata masih lama, katanya ada izin tiga jam, tapi nggak gitu-gitu amat lah, prakteknya masih sulit," ujarnya kepada Republika, Kamis (29/10).

Masih banyak yang menurutnya perlu diperbaiki, khususnya dalam hal birokrasi. Apalagi ia masih menilai belum ada sinergi antara implementasi kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Namun, ia optimistis terutama dengan berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah yang secara berkala diluncurkan sejauh ini, ke depannya iklim usaha akan lebih baik. 

"Khususnya untuk pemula ya. Kemudian bunga UMKM 23 persen menjadi 12 persen oleh pemerintah dan 2016 tinggal 9 persen. Dalam kebijakan ini harus mampu diekskusi," jelas Bahlil.

Meski begitu, menurutnya seberapa efektif dari pemangkasan deregulasi dalam konteks implementasi belum cukup waktu untuk menilainya. Segala kebijakan baru yang dibuat pemerintah itu baginya baru di atas kertas. Kata dia, masih perlu waktu untuk melihat apakah implementasi bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Saya lihat sudah ada peningkatan, sekalipun belum total, tapi ada perbaikan," tegasnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement