REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai dampak dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, kemungkinan tidak mengarah pada jangka pendek. Ini lantaran pemerintah memang memfokuskan terhadap menarik investasi baru.
"Yang kita sayangkan mengapa pemerintah keluarkan paket kebijakan bukan berdasarkan skala prioritas," ujarnya kepada Republika, Rabu (30/9).
Menurutnya, skala prioritas yang paling utama, lanjutnya, penyelamatan bukan percepatan. Sedangkan, investasi, lanjut Enny, merupakan langkah pemerintah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. "Padahal yang kita butuhkan saat ini langkah-langkah penyelamatan, nah ini yang belum ada," lanjutnya.
Ia pun menunggu dan berharap semoga deregulasi dan debirokrasi yang tujuannya pada upaya penyelamatan sektor riil Indonesia mampu terealisasi dengan maksimal. "Ya, pemerintah sudah merencanakan itu (Jilid selanjutnya). Tapi langkah penyelamatan kalau bisa segera, karena orang sudah mulai resah," katanya menambahkan.
Ia meminta pemerintah betul-betul memperhatikan keresahan ini. Pemerintah harus mempertanyakan mengapa ada sekitar 700 ribu orang mencairkan JHT. "Itu kan indikasi yang terkena PHK. Kalau dia bekerja dan enggak kena PHK enggak mungkin cairin JHT," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
