REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kesiapan operasional di jalur penyeberangan Jawa–Bali–Lombok guna mengantisipasi lonjakan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Perusahaan memastikan seluruh layanan mengikuti kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayah masing-masing.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan penyeberangan menjadi jalur utama mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun. “Penyeberangan pada periode Nataru memiliki makna lebih dari sekadar perjalanan fisik. Ini adalah ruang untuk kembali berkumpul, merayakan kebersamaan, dan membangun cerita baru,” kata Heru dalam keterangan pers dikutip pada Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan ASDP menyiapkan layanan berlapis untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung lancar dan aman, terutama di Pelabuhan Lembar yang menjadi pintu masuk menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Heru menyebut tingginya aktivitas terlihat dari layanan KMP Portlink II dan KMP Roditha yang hingga Oktober 2025 telah mengangkut hampir 20 ribu penumpang dan lebih dari 35 ribu kendaraan. General Manager ASDP Cabang Lembar Handoyo Priyanto menambahkan pengaturan jumlah kapal akan disesuaikan dengan kepadatan, didukung delaying system di area parkir PDS dan Terminal Segenter. Arus puncak diperkirakan terjadi pada 20–22 dan 27–29 Desember, sedangkan arus balik pada 3–5 Januari 2026.

Untuk wilayah barat, Pelabuhan Ketapang memperkuat pola operasi melalui konsolidasi nasional Kementerian Perhubungan. ASDP bersama KSOP, BPTD, dan instansi terkait menyiapkan manajemen antrean, opsi penambahan perjalanan kapal, rekayasa lalu lintas, serta pengalihan kendaraan ke jalur alternatif bila diperlukan. “Pola operasi adaptif diharapkan menjaga kelancaran perjalanan pada lintasan Ketapang–Gilimanuk sepanjang periode Nataru,” ujar Handoyo.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menekankan peran digitalisasi Ferizy dalam memperlancar arus penyeberangan. Dengan pembelian tiket daring sejak H–60, masyarakat tidak perlu lagi antre di pelabuhan. “Edukasi intensif dilakukan melalui berbagai kanal digital dan posko informasi di delaying area agar pengguna jasa memahami tata cara pemesanan, validasi data diri, dan ketentuan waktu kedatangan,” kata Windy.

Windy menjelaskan skema refund dan reschedule tiket kini lebih sederhana. Penalti refund yang sebelumnya terdiri dari dua potongan kini hanya satu kali potongan sebesar 25 persen dari harga tiket. Untuk reschedule, pengguna hanya dikenakan potongan 10 persen dari harga tiket, lebih ringan dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Ia berharap penyempurnaan layanan dan penguatan operasi lintas pelabuhan dapat meningkatkan kenyamanan perjalanan masyarakat. “Momentum pulang dan berkumpul di akhir tahun ini diharapkan menjadi perjalanan yang membawa pengalaman berkesan bagi seluruh masyarakat,” ujar Windy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika