REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengembangan Bahan Bakar Nabati membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah. Pasalnya jika tidak ada aturan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir justru akan menghambat.
“Saya tidak yakin apakah sekarang ada stretegi atau tidak untuk itu perlu dibuat strateginya karena menghadapi energi. Kebijakan tanpa diimbangi peraturan akan menghambat,” kata Chairman Indonesia Institute for Clean Energy Lulu Sumiarso dalam rilisnya, Kamis (2/7).
Ia menegaskan, pengembangan bioenergi atau Bahan Bakar Nabati harus dalam jangka panjang dan tidak bisa dengan kebijakan sepengal-sepenggal tanpa diikuti aturan lainnya.
Kabijakan secara menyeluruh hingga ke pemerintah daerah sangat diperlukan karena dukungan pemerintah daerah,, menurut Lulu, sangat diperlukan terutama untuk memfasilitasi pemasaran biodiesel.
“Pengembangan bioenergi ini terkesan mahal jika dibandingkan dengan harga BBM di Jakarta dan jawa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan harga BBM di lokal setempat, misalnya Papua tentunya tidak akan mahal,” tambah Lulu.
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam dalam penetapan harga yang dilakukan Pertamina sehingga target penyerapan biodiesel di pasar domestik sebesar 3 juta Kiloliter (KL) bisa terpenuhi.
"Secara teoritis 10% harusnya 3 juta KL atau 2,8 juta ton CPO," ujarnya.
Melihat situasi bisnis yang tak kondusif untuk biodiesel ini, Derom memprediksi penyerapan biodiesel di dalam negeri tahun ini bakal menurun. Meski perkiraan global memprediksi produksi biodiesel Indonesia tahun ini 3,2 juta ton, dirinya pesimis dengan angka itu.
"Taksiran saya hanya 2 juta ton tahun ini dan hanya 1,1 atau 1,2 juta ton tahun ini diserap di dalam negeri, ekspor hanya 0,8 juta ton," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
