REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendorong perbankan untuk memperkuat bisnis inti masing-masing bank dibandingkan penggabungan beberapa bank pemerintah.
"Tidak (perlu merger), karena ini negara besar tidak mungkin dilayani hanya oleh satu bank pemerintah. Justru mereka harus berjalan tetapi sesuai dengan arah masing-masing yang diutamakan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/4).
Dia menjelaskan "core business" atau bisnis inti masing-masing bank pemerintah harus diperkuat supaya pembangunan ekonomi di Tanah Air dapat merata. "Katakanlah BRI (Bank Rakyat Indonesia) diutamakannya ke masyarakat umum di bawah, tapi juga bisa untuk korporasi. Mandiri harus lebih banyak di industri atau perdagangan, BTN kan sudah jelas di perumahan. Jadi masing-masing sudah ada arahnya," tambahnya.
Menurut Wapres, penggabungan bank pemerintah atau merger bukan alasan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang merata. Justru penggabungan bank, lanjut Jusuf Kalla, bisa merusak pola pembangunan ekonomi yang sudah berjalan baik di dalam negeri.
"Kalau dirombak-rombak, dibuka lagi, bisa kacau-balau nanti dan makan tempo. Itu lebih banyak ongkos (penggabungannya) daripada operasinya nanti. Kita lupakan saja berpikir begitu (merger)," jelasnya.
Sementara itu, Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia Mustafa Abubakar mengatakan BRI tidak akan bergabung dengan bank pemerintah mana pun. Justru sesuai arahan Wapres, BRI akan memperkuat pelayanan di bidang ekonomi menengah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Karena di tingkat bawah ini tentu harus banyak yang dijangkau, dan BRI punya jaringan yang sangat luas. Maka dari itu BRI sangat diharapkan melalui KUR itu harus lebih ditingkatjan lagi ke depan karena itu memeratakan pertumbuhan," jelas Mustafa usai bertemu Wapres di Kantor Wapres.
Dia menjelaskan Wapres meminta BRI untuk memperkuat bisnis inti tersebut guna menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. "BRI kan sebagian besar pendanaannya adalah ke sektor ekonomi kecil, UMK. Oleh karena itu, ini dianggap oleh Wapres sebagai upaya perbankan yang membantu pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi," ujar mantan Menteri BUMN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
