REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyarankan agar Peraturan Dirjen Pajak mengenai pelaporan pajak bunga deposito dan tabungan dikaji ulang. Peraturan tersebut dinilai kontraproduktif.

Perdirjen Nomor PER-01/PJ 2015 yang diterbitkan 26 Januari 2015 mengatur perubahan tata cara pelaporan bukti potong pajak bunga deposito dan tabungan yang selama ini dilakukan perbankan hanya secara gelondongan, menjadi secara rinci setiap nasabah.

Yustinus mengatakan tujuan awal diterbitkannya peraturan tersebut adalah agar Ditjen Pajak bisa mengecek kepatuhan pihak bank sebagai pemotong. Apakah selama ini bank sudah memotong dan melaporkannya secara benar atau tidak.

Akan tetapi, ada kesan Ditjen Pajak ingin "sambil menyelam minum air". "Secara tidak langsung, Ditjen Pajak ingin melihat data nasa bah melalui rincian bukti potong. Hal ini yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan mengingat ada UU Perbankan yang mengatur kerahasiaan nasabah," kata Yustinus kepada Republika, Rabu (18/2).

Yustinus mengatakan, jika memang tujuannya untuk pengkroscekan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan, upaya tersebut dinilai terlalu memakan waktu dan membuang tenaga. Sebab, Ditjen Pajak harus mengecek satu-satu data nasabah dari perbankan dan membandingkannya dengan basis data yang ada di Ditjen Pajak.

"Tidak efektif. Apalagi SDM pajak terbatas. Sebaiknya menggandeng PPATK dengan memilih nasabah yang sekiranya tidak patuh  untuk dilakukan pengecekan."

"Saya bukan menolak ide itu tapi sebaiknya dibahas lebih mendalam karena konsekuensinya bisa kontraproduktif," ujar Yustinus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika