REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 300 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

"Semula sudah ada tambahan sekitar Rp 105 miliar, kemudian ditambah lagi Rp 200 miliar yang diambil dari pos anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, jadi total tambahannya sebanyak Rp300 miliar," kata Direktur Jenderal IKM Kemenperin, Euis Saedah di Denpasar, Bali, Kamis (12/2).

Ia menyebutkan dengan total tambahan tersebut, Ditjen IKM Kemenperin memiliki anggaran Rp 600 miliar dari total Rp 1,8 triliun untuk keseluruhan ditjen di Kemenperin dalam APBNP 2015.

Euis menuturkan dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya memprioritaskan langkah dan upaya untuk mendorong penambahan wirausahawan baru yang berbasis hilirisasi sektor agro dan tambang, sebagaimana tercantum dalam 10 Program Quick Wins Kemenperin 2015-2019. Ditjen IKM Kemenperin menetapkan target penambahan sebanyak 4.500 industri menengah dan 20.000 industri kecil selama lima tahun ke depan.

Untuk tahun pertama pelaksanaan, pihaknya mematok angka yang moderat ketimbang membagi rata total target lima tahun ke dalam target tahunan. "Tahun pertama, untuk yang menengah, paling kemampuan kami masih sekira 200 industri menengah baru dulu, sedangkan yang kecil kalau dibagi rata seharusnya 4.000 industri kecil, tetapi kemampuan kami kemungkinan baru 2.000," katanya.

Ia mengatakan Pulau Jawa diperkirakan masih menjadi basis pengembangan industri menengah, sedangkan untuk pengembangan industri kecil, sangat mungkin untuk difokuskan di luar Pulau Jawa.

Euis juga menyebutkan untuk hilirisasi sektor agro beberapa komoditas yang diutamakan ialah rumput laut, kakao, kopi, rotan, kayu dan bambu. Sedangkan untuk hilirisasi sektor tambang, lebih mengarah pada industri komponen serta jasa seperti bengkel kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika