REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemotongan belanja untuk menjaga defisit anggaran. Belanja pemerintah khususnya belanja infrastruktur akan terus digenjot agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah tidak akan memotong belanja apapun. Apalagi belanja infrasturktur yang menjadi program prioritas," tegas Sofyan di kantornya, Jumat (8/5).
Melambatnya perekonomian Indonesia yang pada kuartal I 2015 hanya mencapai 4,7 persen, membuat banyak pihak mulai dari kalangan pengusaha hingga perbankan menyarankan pemerintah untuk segera merealisasikan belanja infrastruktur. Pemerintah pun disarankan untuk tidak melakukan penghematan belanja hanya untuk menjaga target defisit anggaran. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, target defisit anggaran ditetapkan 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sofyan menyadari ada banyak kalangan yang memperkirakan defisit anggaran bakal melebar lantaran pesimistis target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun dapat tercapai. Padahal, kata Sofyan, realisasi penerimaan pajak hingga 30 April 2015 sudah cukup menggembirakan.
"Saya senang melihat laporan pajak per April. Karena itu, saya yakin target pajak dapat tercapai dan defisit tidak akan melebar meskipun pemerintah tidak melakukan pemotongan belanja," ucap dia.
Penerimaan pajak memang mengalami kenaikan signifikan. Per 30 April, penerimaan pajak sudah terkumpul Rp 310 triliun atau 23,96 persen dari target. Itu artinya, Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 112 triliun dalam sebulan. Sebab, pada kuartal I 2015 yakni Januari-Maret, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 198 triliun atau 15,32 persen dari target.
Pemerintah belum terpikirkan merevisi target defisit anggaran karena alasan lainnya penyerapan belanja pemerintah juga tidak akan bisa mencapai 100 persen. Dari dulu, ujar dia, penyerapan anggaran pasti hanya berkisar di antara 90-95 persen.
"Kalau penyerapannya 95 persen, berarti ada lima persen dari belanja pemerintah akan menjadi SAL (saldo anggaran lebih) yang tentunya menguarangi defisit," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
