REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam memulai langkah pencapaian swasembada pangan serta mengantisipasi krisis pangan, pemerintah diminta meninjau ulang data-data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait urusan pangan.

“Data BPS tak akurat,” kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang juga merupakan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Franciscus Welirang ditemui seusai mengikuti acara dialog bersama Menteri Pertanian (Mentan) belum lama ini.

Ketidakakuratan tersebut, lanjut dia, akan berdampak pada ketidaksesuaian soal asumsi penggunaan pupuk, benih dan hal lainnya sehingga memengaruhi produktivitas. Contohnya data BPS soal ongkos produksi tanaman pangan termasuk salah satunya kedelai.

Dalam laporan BPS berdasarkan Sensus Pertanian 2013 yang dilanjutkan pada 2014, pengusahaan tanaman kedelai dinilai tidak profitable. Hal tersebut tampak dari total biaya atau ongkos produksi tanaman kedelai per musim tanam sebesar Rp 9,1 juta per hektar luasan panen, sementara, output-nya Rp 9 juta. Menurut BPS, rasio antara ongkos produksi dibanding output tanaman kedelai sebesar 101,11 persen.

“Menurut saya banyak data BPS yang inflantor, di atas kenyataan, seolah-olah seperti ingin menunjukan prestasi," kata pria yang akrab disapa Franky tersebut kepada wartawan.

Ia menyebut, sebagian data yang dipaparkan memang sengaja dibuat begitu untuk menginflasikan subsidi pupuk dan benihnya agar lebih tinggi dari kenyataan di lapangan. Kemungkinan pula data yang dirilis bertujuan menjustifikasi agar tetap ada impor kedelai.

Dalam membaca data, lanjut dia, harus ditinjau pula sudut pandang dan kepentingannya, seperti dari sudut pandang importir, pedagang pupuk, pedagang benih, pejabat mengenai subsidinya dan sudut pandang lainnya. Yang jelas, data harusnya diupayakan akurat agar membantu pemerintah melakukan pencapaian swasembada pangan secara nyata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika