REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan melakukan skema baru untuk menentaskan kemiskinan. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas/PPN) Rahma Iryanti pembangunan di wilayah Indonesia timur atau di 100 kabupaten/kota yang indeks kesejahteraannya amsih dibawah rata-rata akan menajdi pioritas. 

Perluasan perlindungan social dan pelayanan sosial masih menjadi isu mendasar seperti tercukupinya layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, diakuinya, berbagai bantuan seperti bantuan siswa miskin (BSM) yang menjadi salah satu instrument pengentasan kemiskinan belum semuanya efektif diberikan.

Pasalnya, meskipun bantuan siswa miskin cukup besar, namun tidka sampai 25 persen masyarakat mau memafaatkan hal ini. “Perlu ada treatment khusus agar mereka (penduduk miskin) mau membawa anaknya kepada sistem pendidikan, ini gak mudah krn aparat tentu sudah berusaha,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menggodog skema baru agar bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengevaluasi empat klaster pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah dibuat. Misalnya, dalam hal pengentasan kemiskinan berbasis UMKM dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ikuti Whatsapp Channel Republika