REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait sektor ojek online (ojol) menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.
“Tapi kalau pengemudi benar-benar sejahtera, sesuai harapan, mesti ada yang dipangkas, itu biasanya jumlah drivernya,” ujar Djoko saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Menurut Djoko, jumlah pengemudi ojol saat ini tidak sebanding dengan tingkat permintaan. Kondisi tersebut, kata dia, disebabkan oleh lemahnya pengaturan jumlah pengemudi sejak awal oleh pemerintah maupun pihak aplikator.
“Driver-nya itu kebanyakan sekarang, antara supply dengan demand-nya tidak seimbang. Ini kesalahannya karena pemerintah di awal tidak mematok jumlah pengemudi. Yang penting dapat pekerjaan, tapi hasilnya tidak memuaskan,” ucapnya.
Djoko mendorong agar para pengemudi tidak hanya menuntut penurunan komisi, tetapi juga mendesak pemerintah membentuk aplikasi transportasi daring milik negara. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi ojol saat ini.
“Solusinya negara punya aplikasi sendiri. Di Korea, Jepang, India itu punya aplikasi sendiri,” ujar Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika