REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu meminta Tim Reformasi Tata Kelola Migas tetap fokus dan tidak terlalu mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak, terutama dari LSM, pengamat dan organisasi, yang tidak objektif dan rawan kepentingan atau ditunggangi, kemudian menjadi corong pihak tertentu.

"Kan campur aduk orang-orang memahami Petral. Apa dia (LSM/pengamat/organisasi) ditunggangi pihak tertentu, sehingga menjadi corong pihak tertentu, ini juga harus dilihat," tegasnya, saat diihubungi wartawan, Kamis (12/12).

Sejumlah LSM atau organisasi kerap membela keberadaan Petral untuk dipertahankan misalnya Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), ReforMiner Institute, dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Said Didu menambahkan, ketika membicarakan Petral ada tiga hal atau masalah yang harus diperhatikan. Nama Petral sendiri, kegiatan Petral, dan kecurigaan ada permainan Petral. Nah, seringkali, semua masalah itu dibungkus jadi satu. Nama Petral sendiri, kata Said Didu, secara persepsi publik dan politik memang sudah bermasalah, sudah jelek.  "Walaupun diperbaiki itu politisnya tidak bisa hilang, karena sekarang ini kan ada isu hanya akan diperbaiki tak dibubarkan," tegasnya.

Pertamina tetap harus punya trader namun harus beroperasi dan berbasis di Indonesia namun memiliki kewenangan masuk ke pasar-pasar spot pasar minyak tak hanya Singapura saja seperti yang dilakukan Petral  sekarang ini.

"Ini artinya, lanjut Said, jangan juga asal pertahankan Petral saja tanpa mengkaji tiga poin di atas tadi. Masalah nama juga bisa diganti dan itu tinggal panggil notaris saja dan tak butuh waktu lama," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika