REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai kebijakan tarif menuai kritik dari kalangan buruh. Asosiasi buruh menilai, kebijakan tarif AS berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu pekerja akibat potensi banjirnya barang-barang impor ke pasar domestik.

“Pemerintah Indonesia melalui tim ekonominya telah bertemu dengan Pemerintah AS mengenai tarif. Tarif yang sebelumnya dikenakan sebesar 32 persen akhirnya turun menjadi 19 persen. Secara kasat mata seolah diuntungkan. Tapi ingat, Trump mensyaratkan jika Indonesia mau tarif turun jadi 19 persen, maka Indonesia harus membuka keran produk-produk AS masuk dengan tarif nol persen dan tanpa hambatan non-tarif,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kepada Republika, Kamis (17/7/2025).

Said menerangkan, setidaknya ada tiga dampak yang bakal muncul akibat kebijakan tarif tersebut. Pertama, tarif 19 persen tetap akan menaikkan harga barang dari Indonesia ke AS, sehingga permintaan terhadap barang Indonesia menurun dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran.

“Ketika tarif 32 persen dikenakan, kami menghitung sekitar 70 ribu pekerja akan terkena PHK dalam tiga bulan setelah pemberlakuan tarif. Mungkin dengan tarif 19 persen, sekitar 40 ribu hingga 50 ribu pekerja tetap akan terkena PHK,” ungkapnya.

Pencari kerja mengantre untuk melamar kerja. - (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

Kedua, dengan membanjirnya produk AS yang masuk tanpa tarif, produsen lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. “Apa yang akan terjadi? Ya, PHK juga,” tegas Said.

Ketiga, Said menyoroti efek samping dari kebijakan tarif tinggi AS terhadap China. Menurutnya, China akan mencari pasar baru, dan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan prospektif. Hal ini berpotensi memperparah kondisi pasar domestik karena makin banyak produk impor masuk.

“Siapa yang terpukul lagi? Karena barang China murah, maka produk lokal Indonesia juga terpukul. Karena produksi lokal terpukul dan permintaan kalah bersaing, maka akan ada PHK lagi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika