REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bayang-bayang tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump mulai terasa bagi Indonesia. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan ekspor RI ke Negeri Paman Sam bakal anjlok hingga 9,23 miliar dolar AS atau setara Rp146 triliun (kurs Rp15.800), jika kebijakan ini benar-benar berlaku penuh.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan, sektor pakaian jadi akan menjadi korban terbesar dengan potensi penurunan ekspor mencapai 2,1 miliar dolar AS. Menyusul di belakangnya, sektor manufaktur lain terancam kehilangan 1,5 miliar dolar AS, dan produk kulit sebesar 1,3 miliar dolar AS.

“Secara keseluruhan, ekspor Indonesia ke pasar global diprediksi mengalami penurunan 2,65 persen. Angka ini lebih dalam dibanding Malaysia (1,18 persen), Filipina (1,69 persen), dan Thailand (0,49 persen),” ujar Faisal dalam rilis COREinsight bertajuk Biaya Mahal Negosiasi Tarif, Senin (11/8/2025).

Faisal memperkirakan penerapan tarif resiprokal akan memangkas kesejahteraan nasional sebesar 3,16 miliar dolar AS dan memperlambat pertumbuhan ekonomi ke level 4,77 persen. Surplus perdagangan RI juga berpotensi menyusut hingga 4,41 miliar dolar AS.

Meski tarif resiprokal Indonesia turun menjadi 19 persen, beban total tetap tinggi. Sepatu misalnya, akan terkena tarif total 31 persen, terdiri dari tarif dasar 12 persen plus tarif resiprokal 19 persen. Bahkan, jika Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, angka ini bisa melonjak menjadi 41 persen akibat tambahan tarif 10 persen.

CORE juga memprediksi potensi lonjakan impor dari Cina sebesar 17,47 juta dolar AS akibat fenomena trade diversion atau pengalihan perdagangan.

Di sisi lain, Faisal memotret krisis pertanian yang tengah melanda AS. Data semester I 2025 menunjukkan kebangkrutan petani kecil melonjak 57 persen menjadi 173 kasus. Ekspor kedelai AS ke Cina merosot rata-rata 15 persen dalam dua tahun terakhir, sementara jagung anjlok hingga 74 persen pada periode 2023–2024.

“Situasi ini membuat AS mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia,” jelas Faisal.

CORE mendorong pemerintah Indonesia segera menegosiasikan ulang tarif resiprokal, sekaligus meninjau ulang kewajiban penghapusan hambatan nontarif terhadap produk AS.

“Pemerintah harus mendorong kompensasi berupa investasi yang memperkuat industri manufaktur dalam negeri, dan melindungi usaha tani lokal,” tegas Faisal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika