REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India membantah laporan yang menyebut negara itu menghentikan sementara rencana pengadaan senjata dan pesawat baru dari Amerika Serikat. Ini disebut-sebut sebagai respons atas kenaikan tarif ekspor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Kabar tersebut pertama kali dilaporkan Reuters, mengutip tiga pejabat India. Dua di antaranya menyebutkan, India berencana mengirim Menteri Pertahanan Rajnath Singh ke Washington dalam beberapa minggu mendatang untuk mengumumkan sejumlah pembelian, namun kunjungan itu dibatalkan.
Menyusul pemberitaan tersebut, pemerintah India mengeluarkan pernyataan bersumber dari Kementerian Pertahanan yang menyebut laporan penghentian sementara pembicaraan sebagai “palsu dan dibuat-buat”. Pernyataan itu menegaskan, proses pengadaan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Hubungan India–AS memanas setelah Trump menetapkan tarif tambahan 25 persen atas barang-barang India pada Rabu (6/8/2025), sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia oleh New Delhi. Trump menuding transaksi itu ikut mendanai invasi Rusia ke Ukraina. Kenaikan tarif tersebut membuat total bea masuk ekspor India ke AS menjadi 50 persen, salah satu yang tertinggi di antara mitra dagang Washington.
Reuters melaporkan, pembahasan pembelian kendaraan tempur Stryker buatan General Dynamics Land Systems dan rudal antitank Javelin yang dikembangkan Raytheon bersama Lockheed Martin ikut tertunda akibat tarif tersebut. Pada Februari lalu, Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan rencana pengadaan serta produksi bersama peralatan militer itu.
Singh juga dikabarkan akan mengumumkan pembelian enam pesawat intai Boeing P-8I beserta sistem pendukung untuk Angkatan Laut India senilai 3,6 miliar dolar AS selama kunjungan yang batal dilakukan itu. Menurut pejabat, pembicaraan pengadaan pesawat tersebut sudah memasuki tahap akhir.
New Delhi menilai kebijakan Washington tidak adil, mengingat AS dan sekutu Eropanya tetap berdagang dengan Moskow ketika menguntungkan mereka. Saat dimintai responsnya Boeing, Lockheed Martin, dan General Dynamics mengarahkan ke pemerintah India dan AS, sementara Raytheon belum memberikan komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika