REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku bisnis meyakini wacana penolakan atau pembatasan perbankan syariah di Bali akibat minimnya komunikasi antar pihak. Karena wacana tersebut sangat bertentangan dengan yang terjadi di beberapa negara non muslim, seperti Inggris dan Australia.

Direktur Bisnis BNI Syariah, Imam Teguh Saptono mengatakan para pemangku kepentingan harus menjalin komunikasi lebih intensif terkait penolakan. Khususnya pemerintah daerah, alim ulama, tokoh pendidikan dan politisi di Bali.

''Tapi saya yakin ini hanya salah paham karena tak mengetahui sistem perbankan syariah,'' tutur dia kepada Republika, Senin (25/8). Ia mengatakan saat ini banyak orang di berbagai negara melihat perbankan syariah sebagai alternatif. Khususnya mereka yang tak lagi percaya dengan sistem riba.

Karena perbankan syariah dinilai lebih berbasis kepada sektor riil, seperti bertransaksi namun harus ada barangnya dan lain sebagainya. Sehingga mereka lebih menerima perbankan syariah seperti sebuah sistem bukan lagi karena akidah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika