REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah perpajakan adalah masalah bangsa. Perpajakan pun tak bisa dilepaskan dari kehidupan bernegara.Khusus untuk Indonesia, masalah perpajakan belum tersosialisasikan dengan baik. "Masyarakat kita belum memahami pajak dan fungsinya bagi bangsa dan negara," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany saat memberikan pidato kunci dalam sebuah seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Senin (23/9). 

Fuad menjelaskan, keberhasilan Jepang maupun Cina menjadi negara maju karena sukses memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pajak. Keberhasilan negara-negara itu maju tak lepas dari tersedianya infrastruktur dan kepentingan umum seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah dan rumah sakit.

Perekonomian Indonesia, ujar Fuad, diprediksi sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia dapat tumbuh di atas 7,0 persen dengan satu syarat tambahan. "Kita butuh infrastruktur," kata Fuad seraya menyebut keberhasilan Cina mencapai pertumbuhan di atas 7,0 persen dalam beberapa tahun terakhir akibat ketersediaan infrastruktur yang mumpuni. 

Dengan penerimaan pajak saat ini, Fuad mengatakan pemerintah hanya mampu membangun jalan baru setara 150 km per tahun. Jumlah tersebut jelas tidak memadai bagi negara seluas Indonesia. "Ini tugas kita semua agar penerimaan pajak menjadi lebih optimal," ujarnya.

Realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sampai semester I 2013 baru mencapai Rp 411,4 triliun atau 44,3 persen dari target Rp 995 triliun. Meskipun demikian, realisasi ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada medio yang sama 2012 silam yang tercatat Rp 387,63 triliun atau 43,8 persen dari target Rp 885,02 triliun. Sementara realisasi penerimaan pajak dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 835,25 triliun atau 94,38 persen dari target Rp 885,02 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika