REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam menyusun RAPBN 2013 diharapkan tidak hanya menjadi fokus pemerintah. Melainkan juga harus memperhatikan persoalan lainnya seperti kemiskinan.
"Pemerintah masih berpegang pada gembar-gembor pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan persoalan kesenjangan, kemiskinan dan sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aris usai rapat kerja Komisi XI DPR dengan Pemerintah membahas kebijakan fiskal 2013 di Jakarta, Kamis (6/9).
Pemerintah, dinilai dia, kurang memadai dalam mengurusi persoalan terkait indikator kesenjangan, kesejahteraan dan kemiskinan. "Ini terlihat dengan ketidaksiapan pemerintah dalam merumuskan indikator kesenjangan," katanya.
Mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan sebagai salah satu asumsi dalam RAPBN 2013, Harry mengakui, sudah beberapa kali mengusulkannya kepada pemerintah. "Itu maunya saya masuk ke dalam pasal di RAPBN 2013, dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah," ujar dia.
Salah satu contohnya, menurut dia, adalah rasio gini. Pada 2006 sekitar 0,31 dan sekarang naik mencapai 0,41, menunjukkan kesenjangan yang semakin nyata. Oleh karena itu, Harry mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan kesenjangan sembari mengingatkan dampak yang mungkin terjadi.
"Soeharto dulu jatuh juga karena adanya kesenjangan," kata Harry.
Untuk mengukur kesenjangan, Harry menyebutkan ada setidaknya beberapa aspek pembanding seperti kelompok masyarakat, antardaerah, antarsektor serta gender. "Kalau menurut saya lebih baik dibedakan menurut kelompok masyarakat saja dulu," kata dia.
Rapat kerja itu membahas asumsi-asumsi ekonomi makro yang tercantum dalam RAPBN 2013. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, Gubernur BI Darmin Nasution dan Kepala BPS Suryamin.
Rapat kerja akan dilanjutkan pada Senin (10/9) dengan harapan akan tercapai kesepakatan asumsi-asumsi ekonomi makro yang tercantum dalam RAPBN 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika