REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Menteri Perdagangan RI, Mahendra Siregar, mengatakan Indoensia mengusulkan pembangunan ekonomi yang lebih merata dikawasan ASEAN. Indonesia mengusulkan tiga poin penting dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN, yaitu "region of equitable economic development", "macro economic policy", dan "food and agriculture prices volatility", kata Mahendra usai mengikuti pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) di Balai Sidang Jakarta, Jumat.
"Kita mengusulkan pentingnya tercipta suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kebijakan makro ekonomi, dan bagaimana mengatasi gejolak harga makanan dan produk pertanian," katanya.
Menurutnya ke tiga topik utama tersebut akan dibahas kembali pada pertemuan KTT ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei untuk selanjutnya dibawa dalam pertemuan lanjutan KTT Menteri Ekonomi ASEAN pada November 2011 di Bali.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut juga memandang industri minyak sawit penting dimasukkan dalam pembahasan, terutama yang akan dikaitkan dengan kerja sama ekonomi ASEAN dengan Uni Eropa.
"Isu minyak sawit agar dibahas secara khusus juga disampaikan Malaysia dan Kamboja, selain lima bidang prioritas lainnya yaitu infrastruktur, agrifood, otomotif, 'healthcare', dan jasa," ujarnya. Ia melanjutkan, hambatan masuknya produk CPO Indonesia sangat terkait dengan pengembangan kerja sama perdagangan investasi dengan Uni Eropa.
"Kami setuju bahwa industri kelapa sawit perlu ditambahkan dalam lima sektor yang perlu dikembangkan dengan Uni Eropa, selain pengembangan "green technology" untuk mendukung investasi di negara-negara di kawasan ASEAN," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Delegasi Vietnam, Nguyen Tan Dung, menuturkan meskipun sudah ada kesepakatan pembahasan lima bidang tersebut, namun untuk menindaklanjutinya dirasakan masih sulit karena adanya ketimpangan ekonomi di antara anggota ASEAN.
"Sebaiknya semua pihak terlebih dahulu menyelesaikan ketimpangan ekonomi di antara sesama ASEAN, baru kemudian dapat dilanjutkan kerja sama dengan Uni Eropa," ujarnya.
Menurut Nguyen, setelah permasalahan ketimpangan ekonomi dapat diatasi, kerja sama dengan Uni Eropa di bidang perdagangan dan investasi diyakini dapat berjalan lebih mulus.
Vietnam, tambah Nguyen, juga menyetujui adanya kesepakatan bersama peningkatan kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan ini karena terbukti sektor ini menjadi salah satu penopang ekonomi negara itu di saat krisis melanda kawasan Asia Tenggara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika