REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan kondisi keuangan Indonesia tetap aman meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang, konflik geopolitik, hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus menekan ekonomi global, namun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan sistem keuangan nasional tetap stabil.

"Stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga," tegas Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat KSSK di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Bendahara negara itu tak memungkiri situasi dunia memang sedang sulit. Harga barang impor tidak menentu, aliran modal berpindah, dan banyak negara besar ekonominya melambat. 

"Kondisi global terutama dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga eskalasi dari ketegangan baik geopolitik maupun militer," ujarnya.

Namun, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus bekerja sama menjaga agar ekonomi Indonesia tidak ikut terguncang. "KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga," kata Sri Mulyani. 

Empat pilar kebijakan tersebut mencakup: anggaran negara oleh Kementerian Keuangan, kebijakan moneter oleh BI, pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta penjaminan simpanan oleh LPS. Langkah ini bukan hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga penting untuk menjaga harga barang, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi agar tidak terhenti. 

Sri Mulyani juga mengingatkan perihal gejolak modal asing yang pindah ke negara-negara maju. "Terjadi pula pergeseran aliran modal dari AS ke aset yang dianggap aman, seperti aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditas seperti emas," ungkapnya.

Meski tekanan dari luar negeri masih kuat, pemerintah optomistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan baik. Belanja masyarakat masih terjaga, daya beli belum melemah, dan program bantuan sosial tetap dijalankan.

"KSSK tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 akan tetap terjaga," tegas Sri Mulyani.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani, juga telah menyalurkan stimulus seperti bantuan langsung tunai, subsidi upah, dan diskon tarif transportasi agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dan dunia usaha tidak terpukul. Rapat KSSK dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur apakah sistem keuangan Indonesia masih aman dan menyusun strategi menghadapi ancaman dari luar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika