REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Dunia berpendapat Pemerintah Indonesia harus segera menyikapi tekanan harga minyak dunia terhadap anggaran. Karena, bila menilik pengalaman serupa tiga tahun lalu ketika harga minyak dunia menembus 100 dolar AS per barel, beban subsidi terhadap APBN 2008 di triwulan I mencapai 10 miliar dolar AS.

Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia, Shubham Chaudhuri mengatakan, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk tujuan yang tepat yakni melindungi rumah tangga berpendapatan rendah dan masyarakat miskin. Terlebih, Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga pangan tahun ini dapat menjerumuskan 44 juta penduduk di bumi ke jurang kemiskinan.

"Pertanyaannya, bukan soal haruskah memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau tidak tapi bagaimana menggunakan uang yang ada untuk melindungi masyarakat miskin," kata Chaudhuri kepada wartawan, Rabu (16/3). Dia mengatakan, Bank Dunia menyarankan untuk mengombinasikan opsi subsidi BBM dengan perlindungan langsung kepada rakyat yang berhak.

Karena itu, kata Chaudhuri, kunci tindakan yang harus diambil Pemerintah yaitu mengambil keputusan sebelum APBN tidak lagi mampu menampung tekanan kenaikan harga minyak. Karena, sebenarnya saat ini APBN belum sampai di titik jenuh itu. "Tekanan harga minyak saat ini belum setinggi itu, namun subsidi BBM telah memberi tekanan yang besar," katanya.

Ekonom Universitas Indonesia, Chatib Basri memberikan pendapat yang senada dengan Chaudhuri. Menurut dia, masalahnya bukan membatasi subsidi BBM atau tidak namun mengarahkan subsidi agar diterima rakyat yang berhak. "Sekarang saatnya untuk menata ulang arah subsidi dari komoditas ke masyarakat seperti listrik dan pupuk," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika