REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras (banpang). NFA menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.
Dalam warkat itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuliskan penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk banpang beras kepada 18.277.083 penerima, masing-masing sebanyak 10 kilogram per bulan. Total alokasi diberikan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli, yang penyalurannya dilakukan secara one shoot atau satu kali salur.
“Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat,” kata Arief di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Ia memastikan beras yang diberikan berkualitas baik. Arief menerangkan, proses menuju implementasi program ini memerlukan waktu. Pasalnya, Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. “Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujar Arief.
Dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan pula Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat petunjuk teknis penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025, jenis dan jumlah CPP, waktu pelaksanaan penyaluran CPP, serta penerima bantuan pangan beras periode Juni dan Juli 2025.
Arief menjelaskan, data penerima bantuan pangan (PBP) sebanyak 18.277.083 tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Basis data PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Jika saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4 juta PBP.
“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Setiap daerah memiliki kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun, pemerintah optimistis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” tutur Arief.
Dengan memasifkan bantuan pangan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah meyakini dapat meredam inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut sudah terlihat pada 2023 dan 2024. Dalam catatan BPS, inflasi beras pada September 2023 sempat menyentuh 5,61 persen. Setelah penggelontoran bantuan pangan beras, pada Desember 2023 menurun menjadi 0,48 persen.
Hal serupa terjadi pada 2024. Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32 persen, tertinggi sepanjang tahun itu. Program bantuan pangan beras dilanjutkan hingga alokasi sembilan bulan. Hasilnya, inflasi beras pada Desember 2024 turun drastis menjadi hanya 0,1 persen.
Untuk 2025, inflasi beras pada Juni dilaporkan BPS mulai menunjukkan kenaikan. Pada Januari 2025 tercatat 0,36 persen, dan pada Juni 2025 naik menjadi 1 persen. Karena itu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 dinilai sebagai langkah tepat untuk mengintervensi volatilitas harga beras nasional.
Program ini merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 guna memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat. Di saat bersamaan, pemerintah juga merespons kenaikan harga beras di lapangan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa program banpang beras akan berkontribusi signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III. Pasalnya, proses realisasi anggaran akan terjadi pada triwulan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, agar banpang segera disalurkan sebagai respons atas tren kenaikan harga beras di pasar.
“Kami optimistis penyaluran bantuan ini dapat dilaksanakan segera sebagaimana arahan Bapak Menko Perekonomian. Ini akan menjadi bagian dari respons cepat pemerintah atas kenaikan harga beras sekaligus kontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III,” ujar I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Ia menambahkan, program bantuan pangan beras akan segera disalurkan menyusul diterbitkannya ABT pada DIPA Badan Pangan Nasional per 3 Juli 2025. NFA berharap distribusi bantuan dimulai pada pekan kedua bulan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika