REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diyakini tidak terlalu dapat menghemat anggaran. Pasalnya kondisi Indonesia Crude Price (ICP) saat ini terus mengalami kenaikan. "Anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak pada tahun depan akan tetap jebol dengan adanya program pembatasan. Pasalnya ICP terus akan naik, jadi anggaran akan jebol," kata Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, Jumat (10/12).

Dia menuturkan, kebijakan pembatasan BBM, hanya mampu  menghemat anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. "Hal itu karena kebijakan itu baru berjalan di sebagian wilayah di Indonesia," tutur Pri Agung.

Menurut dia, angka penghematan tersebut, jauh dibandingkan jika Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap, yakni sebesar Rp 200 hingga 300 yang diperkirakan akan menghemat anggaran subsidi lebih besar. "Besaran penghematan anggaran dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp 200-300 bisa mencapai sebesar Rp 7- 11 triliun, sehingga daya tahan APBNnya akan lebih panjang dari kenaikan ICP tahun depan," papar Pri Agung.

Pri Agung menyimpulkan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan berdampak ganda, yakni tidak menjamin adanya kenaikan harga BBM, terkait dengan harga minyak yang terus melonjak pada tahun-tahun mendatang. "Jadi kalau yang ditempuh dengan cara pembatasan BBM bersubsidi, sedangkan ICP tahun depan lebih tinggi, nanti pasti pemerintah naikkan harga juga," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika